Anggaran PUPR untuk 2025 memberi ruang fiskal bagi pemerintahan baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp75 triliun memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru.

Basuki mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp75 triliun tersebut kurang lebih sama pada saat awal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2014.

"Itu tahun 2014, saya membuka file-nya, itu sebesar Rp75 triliun. Jadi hal tersebut yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan. Nanti pada tanggal 28 (Agustus) kami akan rapat dengan DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, lanjutnya, masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk presiden terpilih memprioritaskan program-program.

Sebagai informasi, untuk tahun 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun.

Untuk bidang-bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan serta peningkatan irigasi dengan total menjadi 17 ribu hektare. Pengairan yang baik, termasuk kawasan pertanian yang baik, juga memerlukan upaya pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.

Dalam hal konektivitas melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, kementerian akan terus melanjutkan pembangunan jalan nasional yang tersebar dari Aceh sampai Papua sekitar 128 kilometer. Kementerian PUPR juga terus memastikan konektivitas melalui pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer.

Kemudian melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kementerian bukan hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat atau yang berada di pedesaan-pedesaan, termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan.

Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan-bangunan gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan.

Adapun pembangunan perumahan dengan alokasi anggaran Rp4,53 triliun, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan hunian vertikal maupun rusun-rusun reguler untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diarahkan.